JAKARTA, kadin.co – Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Bakrie menegaskan, Kadin siap mendorong investasi di bidang kesehatan dan mendukung program Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) yang akan diluncurkan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) pada 10 Februari 2025.
“Kadin siap membantu pemerintah dan menyukseskan program PKG. Program ini merupakan bagian dari inisiatif Presiden Prabowo untuk meningkatkan kesehatan masyarakat secara luas,” ujar Anindya Bakrie usai audiensi dengan Menteri Kesehatan (Menkes), Budi Gunadi Sadikin di Kantor Kemenkes, Jakarta Selatan, Kamis (6/2/2025) petang.
Anindya Bakrie didampingi Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Kadin Indonesia, Shinta Widjaja Kamdani dan Wakil Ketua Umum Bidang Kesehatan Kadin Indonesia, David Utama.
Menurut Anindya Bakrie, bukan hanya program PKG, Kadin Indonesia siap membantu pemerintah merealisasikan investasi dan program-program pembangunan nasional di bidang kesehatan.
Ketum Kadin Anindya mengungkapkan, saat menggelar Forum CEO dan Business Matching Indonesia – India di New Delhi, India, dua pekan silam, Kadin Indonesia melalui Mayapada Healthcare menandatangani nota kesepahaman (memorandum of understanding/MoU) dengan Apollo Hospitals India.
MoU kerja sama itu, kata Anindya, mencakup pengembangan pembangunan rumah sakit (RS) bertaraf internasional di Batam, termasuk modernisasi alat kesehatan (alkes) dan pengembangan kualitas tenaga kesehatan RS.
Investasi Bidang Kesehatan
Anindya Bakrie menjelaskan, kerja sama Kadin Indonesia dengan Kemenkes dalam program PKG akan mendatangkan manfaat yang sangat besar. Soalnya, PKG merupakan program dengan skala dan jangkauan terluas yang disasar pemerintahan Prabowo-Gibran.
“Jumlah penduduk Indonesia kan sekitar 295 juta orang. Jadi, program ini menyasar populasi yang besar sekali,” ucap dia.
Anin menuturkan, dalam audiensi itu, pihaknya juga berdiskusi dengan Menkes tentang program-program pemerintah yang cepat menghasilkan (quick wins) di bidang kesehatan. Program itu di antaranya pemberantasan tuberculosis, penurunan stunting, program PKG, dan investasi di bidang kesehatan. “Itu luar biasa, sangat cocok dengan peran Kadin,” tegas dia.
Dia menambahkan, sebagai langkah awal dukungan terhadap program PKG, Kadin Indonesia akan berpartisipasi dengan menggelar program PKG di lingkungan keluarga besar Kadin Indonesia terlebih dulu.
Selain itu, Menkes Budi Gunadi dan Anindya membicarakan penyatuan platform kesehatan dan rencana pembuatan laporan riset bersama mengenai peluang investasi di sektor kesehatan nasional guna mewujudkan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat.
“Jadi, sangat seru. Rapat dengan Pak Menkes ini bukan rapat biasa. Ini akan mendorong kita untuk berbuat dan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat luas,” ujar dia.
Anin mengemukakan, peningkatan kesehatan masyarakat berkontribusi langsung terhadap perekonomian. Jika masyarakat lebih sehat dan produktif, pertumbuhan ekonomi nasional bisa mencapai 8% per tahun.
“Kalau masyarakat hidup lebih lama, lebih sehat, dan lebih produktif, pendapatan per kapita bangsa Indonesia bisa meningkat. Mudah-mudahan target pertumbuhan ekonomi 8% tercapai,” ucap Anin.
Banyak Peluang Bisnis
Sementara itu, Menkes Budi Gunadi Sadikin mengatakan, audiensi tersebut bertujuan melibatkan Kadin Indonesia untuk menyukseskan program PKG. “Pak Presiden sudah setuju sih program PKG dijalankan mulai 10 Februari 2025. Pak Presiden nggak senang seremoni-seremoni, langsung jalanin aja,” tegas Menkes.
Budi Gunadi menuturkan, Kadin Indonesia dan Kemenkes masih membahas teknis pelaksanaan program di berbagai lokasi, termasuk kemungkinan pemeriksaan kesehatan dilakukan langsung di fasilitas milik perusahaan anggota Kadin Indonesia.
Melalui sinergi dan kolaborasi antara Kadin Indonesia dan Kemenkes, menurut Menkes Budi Gunadi, program PKG diharapkan berjalan efektif. “Ini sekaligus mendorong sektor kesehatan sebagai peluang investasi strategis di Indonesia,” ujar dia.
Menkes Budi mengungkapkan, banyak peluang bisnis di bidang kesehatan, mulai dari pembangunan rumah sakit, penyediaan alkes berteknologi modern, bisnis farmasi, hingga wisata kesehatan (healthcare tourism).
Menkes Budi mencontohkan, pembangunan RS di daerah perbatasan, seperti di Kupang, NTT, dan Papua berpotensi menarik devisa. “Orang Timor Leste akan memilih berobat ke Kupang. Orang Papua Nugini dan negara sekitarnya akan memilih RS di Papua daripada RS di negara lain,” papar dia.
Ketum Kadin dan Menkes juga membicarakan rencana pembentukan tim khusus antara Kadin Indonesia dan Kemenkes. “Tugas tim khusus ini antara lain menyusun rencana kerja bersama agar para pelaku usaha ikut terlibat dalam pembangunan di bidang kesehatan dan ikut mewujudkan target pertumbuhan ekonomi 8%,” ujar dia. ***
