JAKARTA, kadin.co – Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Anindya Novyan Bakrie optimistis pemerintah masih bisa menegosiasikan tarif impor produk Indonesia ke Amerika Serikat (AS) yang ditetapkan Presiden Donald Trump sebesar 32%. Soalnya, kedua negara selama ini menjalin hubungan atas dasar saling membutuhkan.
“AS adalah mitra bisnis strategis Indonesia. Hubungan RI-AS adalah hubungan saling membutuhkan. Saya yakin kita bisa melakukan negosiasi dengan AS, apalagi Indonesia secara geopolitik dan geokonomi punya posisi bagus. Pernyataan Presiden Trump merupakan opening statement. Artinya, pintu negosiasi masih terbuka,” kata Anindya Bakrie dalam keterangan resmi, Kamis (3/4/2025).
Presiden AS, Donald Trump resmi mengenakan tarif resiprositas terhadap sekitar 50 negara, termasuk Indonesia pada “Hari Pembebasan” 2 April 2025. Pemerintah AS menganggap Indonesia masuk dalam daftar negara yang menikmati surplus perdagangan dengan AS secara tidak fair, sehingga harus dikenai tarif impor atau bea masuk (BM) sebesar 32%.
Anindya Bakrie yakin AS akan mempertimbangkan Indonesia sebagai negara yang memiliki posisi sangat strategis di kawasan Pasifik. Selain itu, Indonesia merupakan kekuatan utama ekonomi ASEAN dan anggota Kerja Sama Ekonomi Asia-Pasiofik (APEC).
“Itu akan menjadi pertimbangan pemerintahan Donald Trump untuk membuka kesempatan negosiasi dengan Indonesia,” ujar dia.
Karena itu, kata Anindya, Kadin Indonesia mendukung keputusan pemerintah menyiapkan berbagai langkah strategis menghadapi penerapan tarif resiprositas Trump dan melakukan negosiasi dengan pemerintah AS.
“Komunikasi yang intens dengan pemerintah AS di berbagai tingkatan, termasuk mengirimkan delegasi tingkat tinggi ke Washington DC untuk melakukan negosiasi langsung dengan pemerintah AS adalah langkah yang tepat,” tegas dia.
Kadin Indonesia, menurut Anin, juga mendukung langkah pemerintah mempererat kerja sama dengan negara-negara ASEAN yang lain untuk memperjuangkan kepentingan yang sama, mengingat 10 negara anggota ASEAN dikenai tarif resiprositas AS.
“Kadin mengapresiasi langkah pemerintah yang telah berkomunikasi dengan Malaysia selaku pemegang keketuaan ASEAN untuk mengambil langkah bersama,” tutur dia.
Anindya menambahkan, sejalan dengan upaya pemerintah, Kadin Indonesia akan berdiskusi secara intens dengan mitra di ASEAN dan APEC Business Advisory Council sebagai medium dunia usaha regional.
Dubes dan Lawatan ke AS
Ketum Kadin Indonesia mengungkapkan, untuk memperkuat komunikasi di antara kedua negara, perlu ada figur yang bisa berperan sebagai Duta Besar (Dubes) Indonesia di AS, mengingat proses pemilihan Dubes Indonesia memakan waktu lama.
Untuk membantu pemerintah, kata Anin, Kadin Indonesia juga akan menggunakan jalur hubungan dengan Kamar Dagang Amerika Serikat (US Chamber of Commerce) yang sudah terjalin baik selama ini.
Anindya menjelaskan, saat menyertai kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke AS pada November 2024, Kadin Indonesia bertemu US Chamber of Commerce untuk mengantisipasi kebijakan ekonomi Presiden Trump. Kadin Indonesia mulai membangun fondasi business to business (B2B) sebagai mitra sejawatnya.
Berkoordinasi dengan pemerintah, Kadin Indonesia berencana melakukan lawatan ke AS pada awal Mei 2025 guna menindaklanjuti kerja sama dengan US Chamber of Commerce. “Kadin Indonesia juga bakal menghadiri beberapa konferensi bisnis-ekonomi untuk menyikapi perkembangan terakhir,” ucap Anin.
Anindya Bakrie mengakui, jika AS tetap memberlakukan tarif BM 32% terhadap produk Indonesia, neraca pembayaran Indonesia bakal terkena dampak yang signifikan, khususnya pada pos neraca perdagangan dan arus investasi.
Anin menuturkan, AS merupakan pemasok valuta asing terbesar lewat surplus perdagangan senilai US$ 14,34 miliar pada 2024. AS juga tercatat sebagai salah satu mitra dagang bilateral terbesar Indonesia pada 2024.
Hampir semua ekspor komoditas utama Indonesia ke AS meningkat pada 2024. Sebagian besar barang Indonesia yang diekspor ke AS adalah produk manufaktur, yaitu peralatan listrik, alas kaki, dan pakaian.
“Jadi, yang kita ekspor ke AS selama ini bukan komoditas mentah, melainkan produk bernilai tambah,” tandas dia.
Anindya mengemukakan, produk Indonesia selama ini dikenai tarif BM sekitar 10% di AS. Namun, beberapa barang konsumsi bebas BM karena Indonesia menikmati fasilitas Generalized System of Preferences (GSP) yang diberikan pemerintah AS kepada negara-negara berkembang.
“Untuk memperkuat neraca perdagangan pascakeputusan Trump, negosiasi dapat dilakukan lebih selektif,” ujar dia.
Negosiasi, menurut Anindya Bakrie, bisa difokuskan ke industri padat karya yang terdampak secara vertikal dari hulu hingga hilir. Selain itu, Indonesia perlu membuka pasar baru selain Asia Pasifik dan ASEAN, yakni Asia Tengah, Turki dan Eropa, Afrika, serta Amerika Latin.
“Ada peluang Indonesia mempertahankan hubungan baik dengan AS sebagai mitra dagang. AS membutuhkan pasar bagi peralatan pertahanan, pesawat terbang, dan gas alam cair (LNG). Kita bisa menegosiasikan hal ini dengan produk ekspor andalan Indonesia,” papar dia.
Anindya Bakrie mengemukakan, AS memberlakukan Inflation Reduction Act (IRA) atau UU Penurunan Inflasi yang bertujuan menurunkan inflasi di AS, mendorong transisi energi bersih melalui insentif besar-besaran terhadap kendaraan listrik (EV), energi terbarukan (solar, angin), serta industri baterai dan semikonduktor.
“AS bisa memberikan subsidi terhadap impor produk olahan dari nikel dan mineral lainnya dari Indonesia sepanjang mineral itu diolah sesuai standar lingkungan dan ketenagakerjaan. Hal ini dimungkinkan karena adanya critical minerals agreements dengan AS,” tutur dia.
Dihitung secara Cermat
Anindya mengatakan, kebijakan Presiden Trump juga berdampak pada pergerakan dana investasi, baik investasi portofolio maupun investasi asing langsung (foreign direct investment/FDI).
“Karena itu, penting sekali bagi Indonesia untuk membuat special economic zone yang dikhususkan untuk AS dengan aliansinya, misalnya kawasan ekonomi khusus (KEK). KEK sangat penting untuk menarik relokasi industri dari China,” tegas dia.
Dampak negatif kebijakan Presiden Trump, kata Anin, perlu dihitung secara cermat. Penurunan ekspor alas kaki, pakaian, dan produk elektronik Indonesia ke AS akan berdampak pada ketenagakerjaan. Kadin mengimbau agar pemerintah dan pelaku usaha bersama-sama mencegah PHK.
Anindya Bakrie menyoroti klaim AS bahwa Indonesia telah menerapkan tarif terhadap produk impor dari AS yang jika ditotal mencapai 64%. Dalam dokumen 2025 National Trade Estimate (NTE) Report on Foreign Trade Barriers, Indonesia juga dianggap telah menaikkan tarif impor secara progresif selama 10 tahun terakhir untuk berbagai komoditas.
“Terhadap klaim yang menjadi dasar pengenaan tarif hingga 32% ini, kita perlu memberikan klarifikasi menyeluruh. Pemerintah Indonesia perlu memeriksa secara seksama kebenaran klaim AS,” ucap dia.
Menurut Ketum Kadin Indonesia, pemerintah sudah mengambil keputusan tepat dengan menyiapkan berbagai langkah untuk menjawab persoalan yang diangkat pemerintah AS, terutama yang disampaikan dalam laporan NTE sebagaimana diterbitkan US Trade Representative.
“Kadin Indonesis mendukung pembentukan tim untuk klarifikasi dan negosiasi,” ujar dia.
Anin mengungkapkan, pemerintahan Trump menganggap lima kebijakan pemerintah Indonesia merugikan AS. “Kelima kebijakan ini perlu diperiksa kembali untuk memastikan benar atau tidaknya tuduhan AS,” tutur dia.
Anindya Bakrie menegaskan, kebijakan Donald Trump yang disebutnya sebagai kebijakan balas dendam perlu dijadikan momentum untuk membangkitkan ekonomi Indonesia.
“Jika Presiden Trump menyatakan hari pengumuman tarif sebagai Hari Pembebasan AS, Indonesia perlu menggulirkan sebuah paket kebijakan ekonomi menyeluruh untuk membebaskan para pelaku usaha dari kecemasan berinvestasi di Indonesia,” tandas dia.
Kadin Indonesia, menurut Anindya, mengapresiasi instruksi Presiden Prabowo kepada Kabinet Merah Putih agar segera mengambil langkah strategis dengan melakukan perbaikan struktural dan menggulirkan paket deregulasi, yaitu penyederhanaan dan penghapusan regulasi yang menghambat kegiatan ekspor-impor dan investasi, khususnya dari sisi hambatan nontariff (non-tariff barrier).
Saat ini, kata Anindya, adalah momentum yang tepat bagi Indonesia untuk meningkatkan daya saing, menjaga kepercayaan pelaku pasar, dan menarik investasi, asing dan domestik. Momentum pertumbuhan ekonomi perlu dijaga dengan terus memperbaiki iklim invetasi demi penciptaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi.
“Palu godam Presiden Trump perlu dijadikan momentum oleh pemerintah, Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan pelaku usaha Indonesia untuk mempererat kerja sama demi menjaga kepercayaan pasar dan stabilitas rupiah, serta terus berusaha menurunkan ekonomi biaya tinggi sebagaimana tecermin pada Incremental Capital Output Ratio (ICOR) yang masih di atas 6%, jauh dari batas normal 4%,” papar Anindya Bakrie.
5 Kebijakan Pemerintah RI yang Dianggap Merugikan AS
- Sejumlah perubahan tarif barang masuk yang termuat dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 199 Tahun 2019 tentang Ketentuan Kepabeanan, Cukai, dan Pajak atas Impor Barang Kiriman, yang kemudian mengalami revisi beberapa kali sehingga menjadi PMK Nomor 96 Tahun 2023.
- Proses penilaian pajak yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan telah memicu kekhawatiran bahwa proses audit tidak transparan dan rumit, denda yang besar untuk kesalahan administratif, mekanisme sengketa yang panjang, dan kurangnya preseden hukum di pengadilan pajak.
- PMK Nomor 41 Tahun 2022 tentang Pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22. Salah satu aturan yang disoroti yaitu penambahan jumlah barang impor yang dikenakan PPh Pasal 22. Para pengusaha AS khawatir proses klaim pengembalian lebih bayar PPh yang dibayar di muka dapat memakan waktu bertahun-tahun.
- Cukai minuman beralkohol impor yang lebih tinggi dibanding domestik. Minuman beralkohol buatan luar negeri dengan kadar 5% dan 20% dikenai cukai 24% lebih tinggi ketimbang buatan lokal. Ini juga terjadi pada cukai minuman beralkohol impor dengan kadar 20% dan 55%, yang dikenakan cukai 52% lebih tinggi.
- Perubahan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 61 Tahun 2024 tentang Neraca Komoditas. Pemerintah AS menilai perluasan lisensi impor hanya berlaku untuk lima komoditas, yaitu gula, beras, daging, ikan, dan garam. Namun, dalam perkembangannya, AS menganggap aturan ini memuat 19 produk lain yang memerlukan lisensi impor dengan asesmen pemerintah Indonesia. Pada awal 2025, kebijakan diperluas dengan memasukkan bawang putih, bahkan pemerintah akan memasukkan apel, anggur, dan jeruk dalam daftar tersebut pada 2026.
Dorong Relokasi Industri
Sementara itu, Direktur Eksekutif Kadin Institute, Mulya Amri menyatakan, kebijakan tarif Donald Trump berpotensi mendorong relokasi industri perusahaan-perusahaan multinasional dari Vietnam ke Indonesia.
“Indonesia dan Vietnam selama ini bersaing memperebutkan FDI. Karena Vietnam terkena tarif resiprokal AS lebih tinggi dari Indonesia, terdapat peluang terjadinya relokasi industri dari Vietnam ke Indonesia,” kata Mulya Amri di Jakarta, Sabtu (5/4/2025).
Menurut Mulya Amri, meski sama-sama negara anggota ASEAN, struktur ekonomi Vietnam dan Indonesia jauh berbeda. Ekonomi Vietnam sangat bergantung pada kegiatan ekspor. Porsi ekspor Vitenam mencapai 87% dalam distribusi produk domestik bruto (PDB) pengeluaran negara itu, sedangkan Indonesia hanya 22%.
“Ketergantungan ekonomi negara-negara lain di ASEAN terhadap ekspornya juga tinggi. Distribusi ekspor dalam PDB pengeluaran Malaysia mencapai 68%, bahkan Singapura sekitar 174%,” tutur dia.
Vietnam dan negara-negara anggota ASEAN lainnya, menurut Mulya Amri, juga sangat tergantung pada ekspor ke AS. Jika ekspor Indonesia ke AS hanya mencapai 2% terhadap PDB, Vietnam mencapai 33%. Sedangkan Thailand dan Singapura masing-masing mencapai 13% dan 8%.
Pemerintah AS telah menetapkan tarif resiprositas untuk Indonesia sebesar 32%, Vietnam 46%, Thailand 36%, Malaysia 24%, dan Singapura 10%.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian Perdagangan (Kemendag), nilai perdagangan Indonesia pada 2024 mencapai US$ 498,36 miliar, terdiri atas ekspor US$ 264,70 miliar dan impor US$ 233,65 miliar. Alhasil, Indonesia membukukan surplus US$ 31,04 miliar.
Khusus dengan AS, nilai perdagangan Indonesia tahun silam mencapai US$ 38,27 miliar, meliputi ekspor US$ 26,31 miliar dan impor US$ 11,96 miliar, sehingga perdagangan Indonesia dengan Negeri Paman Sam mencatatkan surplus US$ 14,34 miliar untuk Indonesia.
Adapun nilai ekspor Vietnam ke AS pada 2024 mencapai US$ 142 miliar, Malaysia US$ 54 miliar, Thailand US$ 66 miliar, dan Singapura US$ 44 miliar. PDB per kapita Vietnam sekitar US$ 4.282, dibanding Indonesia US$ 4.876, Malaysia US$ 11.379, Thailand US$ 7.182, dan Singapura US$ 84.734.
Mulya Amri menjelaskan, berkaca pada data-data tersebut, dapat disimpulkan bahwa dampak kebijakan tarif Presiden Trump terhadap Indonesia jauh lebih kecil dibanding Vietnam.
Kecuali itu, mengingat PDB per kapita Indonesia Indonesia kompetitif dengan Vietnam dan lebih rendah dari Malaysia, kebijakan tarif Donald Trump berpeluang mendorong relokasi pabrik milik perusahaan-perusahaan multinasional dari Vietnam ke Indonesia. ***
