JAKARTA, kadin.co – Bank Indonesia (BI) dan Kadin Indonesia sepakat memperkuat sinergi untuk mendukung Asta Cita yang dicanangkan pemerintahan Prabowo-Gibran. Kesepakatan itu akan dituangkan dalam nota kesepahaman (memorandum of understanding/MoU). Saat ini, sudah ada lima area dukungan BI untuk Asta Cita.
Menurut Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Organisasi, Komunikasi, dan Pemberdayaan Daerah Kadin Indonesia, Erwin Aksa, para pengusaha yang tergabung dalam Kadin Indonesia sepakat untuk bersinergi dengan BI. “Tujuan utamanya adalah mendukung Asta Cita yang telah dicanangkan Presiden Prabowo,” ujar Erwin usai menghadiri breakfast meeting bersama Gubernur BI, Perry Warjiyo di kantor BI di Thamrin, Jakarta, Rabu (12/02/2025).
Para pengusaha, kata Erwin Aksa, memuji langkah-langkah yang telah ditempuh BI untuk mendukung visi Asta Cita, di antaranya dengan menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan suku bunga acuan, sambil terus mendorong ekspansi usaha. “Langkah BI dalam menjaga suku bunga sudah tepat, begitu dalam menjaga currency kita,” tutur Erwin.
Erwin Aksa mengungkapkan, BI telah menyampaikan komitmennya untuk terus melakukan intervensi pasar guna menstabilkan nilai tukar rupiah. “Depresiasi rupiah sejalan dengan mata uang regional, bahkan rupiah lebih kuat dari mata uang negara maju (di luar AS) seperti yen,” kata dia.
Kadin Indonesia juga memuji langkah BI memberikan insentif kepada perbankan yang rajin menyalurkan kredit kepada sektor-sektor padat karya, termasuk yang menjadi program prioritas pemerintahan Prabowo.
“Kami juga berkomitmen memberikan insentif kepada perbankan yang mendukung program pembangunan 3 juta rumah per tahun. Kalau kita berbicara program Pak Presiden Prabowo, di sini adalah program perumahan. Itu menarik sekali untuk mendorong percepatan pembangunan perumahan kita,” ujar dia.
Dia menambahkan, ke depan, BI dan Kadin sepakat membuat MoU untuk terus mendukung Asta Cita. BI dan Kadin juga akan menyukseskan efektivitas penggunaan mata uang lokal dalam traksaksi ekonomi antarnegara.
Harus Bergandengan Tangan
Sementara itu, Gubernur BI, Perry Warjiyo menjelaskan, BI menempuh lima langkah untuk menjaga stabilitas rupiah sambil mendorong pertumbuhan ekonomi. “Dalam menghadapi ketidakpastian global, BI akan memprioritaskan stabilitas nilai tukar rupiah. Namun pada saat yang sama, kami juga meluncurkan berbagai kebijakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi,” ujar dia.
Perry Warjiyo menegaskan, BI berkomitmen untuk terus mendukung Asta Cita. Apalagi saat ini pemerintah mengalami kesulitan fiskal, seperti terlihat pada langkah penghematan yang sangat ketat.
“Seperti pengalaman selama pandemi Covid-19 pada 2000-2022, BI akan terlibat dalam burden sharing dengan pemerintah selaku otoritas fiskal agar program pemerintah berjalan sukses,” tutur Perry, yang didampingi antara lain Deputi Gubernur BI Juda Agung, Kepala Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso, dan Kepala Departemen Kebijakan Ekonomi Moneter BI Firman Mochtar.
Gubernur BI mengakui, akibat kebijakan-kebijakan Presiden AS, Donald Trump yang cenderung proteksionis, ekonomi dunia semakin terfragmentasi. Pengenaan tarif impor tinggi yang akan diterapkan Donald Trump akan direspons dengan kebijakan serupa oleh berbagai negara. Alhasil, perang tarif pun tak terhindarkan. “Itu sebabnya, kita perlu memikirkan strategi menghadapi perkembangan ini,” ucap dia.
Perry Warjiyo mencontohkan, dolar AS terus menguat terhadap semua mata uang di dunia seiring bertumbuhnya ekonomi AS. Peningkatan belanja di AS akan mendorong inflasi di negara itu, sehingga penurunan suku bunga acuan Fed funds rate (FFR) kemungkinan hanya dilakukan satu kali tahun ini. Kondisi tersebut akan berdampak terhadap ekonomi Indonesia.
Dia menambahkan, daya tarik AS sangat kuat. Yield US T-Bonds bertenor 10 tahun sudah di kisaran 4,478% hingga 4,543%. Akibatnya, dalam beberapa waktu terakhir terjadi pembalikan dolar AS dari negara-negara emerging markets ke AS. Arus modal keluar (capital outflow) ini membuat rupiah tertekan.
“Menghadapi situasi ini, kita harus bergandengan tangan. BI dan Kadin harus bergandengan tangan dengan pemerintah,” tegas Perry.
Gubernur BI menambahkan, untuk merepons capital outflow, BI selalu hadir di pasar untuk menjaga rupiah, di antaranya lewat penjualan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) dan melakukan intervensi di pasar valas.
Perry Warjiyo mengajak Kadin menyukseskan efektivitas penggunaan mata uang lokal dalam kegiatan ekspor dan impor. Saat ini sudah ada sejumlah negara mitra dagang Indonesia yang menggunakan mata uang lokal dalam transaksi dagang, yakni Jepang, Singapura, Thailand, South Korea, India, dan United Arab Emirates (UAE).
Gubernur BI mengemukakan, likuiditas masih terjaga. Ke depan, BI akan mendorong kredit perbankan ke sektor prioritas, yakni sektor padat karya atau yang menyerap banyak tenaga kerja. Selama ini, banyak kredit perbankan yang jatuh ke sektor padat modal dan padat teknologi.
Untuk mendorong ekspor dan stabilitas rupiah, Perry Warjiyo meminta Kadin mengumpulkan para eksportir. Sedangkan BI akan menghimpun para bankir. “Pertemuan BI, Kadin, eksportir, dan bankir penting untuk membahas penggunaan mata uang lokal dalam transaksi dagang dan rencana perumusan aturan baru tentang devisa hasil ekspor (DHE),” papar dia.
Lima Dukungan BI untuk Asta Cita
1. Stabilisasi Nilai Tukar Rupiah agar Tahan Hadapi Gejolak Global.
BI terus melakukan intervensi untuk menstabilkan rupiah dari kuatnya dolar AS. Depresiasi rupiah sejalan dengan mata uang regional, bahkan rupiah lebih kuat dari negara maju di luas AS, seperti yen Jepang.
2. Pembelian SBN dari Pasar Sekunder untuk Pembiayaan Fiskal Pemerintah termasuk Debt Switching SBN “Burden Sharing” yang Jatuh Tempo 2025.
Sinergi kebijakan BI dengan kebijakan fiskal pemerintah:
2025:
a. Sinergi stabilitas makroekonomi (pertumbuhan ekonomi, inflasi, nilai tukar, defisit fiskal, dan suku bunga SBN) dalam penyusunan APBN.
b. Sinergi sasaran dan pengendalian inflasi melalui Tim Pengendalian Inflasi (TPI) dan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) di pusat dan daerah.
c. Sinergi pembelian SBN dari pasar sekunder oleh Bank Indonesia, termasuk debt switching SBN “burden sharing” pandemi Covid-19 yang jatuh tempo 2025.
d. Sinergi insentif fiskal pemerintah dengan insentif likuiditas makroprudensial Bank Indoensia ke sektor-sektor prioritas Asta Cita, termasuk perumahan, ketahanan pangan, dan UMKM.
2026:
Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KILM) untuk Kredit ke Sektor Prioritas.
Sektor prioritas penerima KILM :
– Sektor Pertanian, Perdagangan, dan Industri.
– Sektor Transportasi, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif.
– Sektor Konstruksi dan Perumahan.
– Sektor UMKM dan Hijau.
4. Digitalisasi Sistem Pembayaran Bantuan Sosial, Transportasi, Transaksi Pemerintah Daerah.
Dukungan Bank Indonesia dalam akselerasi transformasi digital pemerintah, antara lain melalui koordinasi Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) dalam digitalisasi program kesejahteraan sosial, elektronifikasi transaksi keuangan pemerintah daerah, dan elektronifikasi sektor transportasi.
5. Sinergi Kebijakan Ketahanan Pangan dengan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan dan Tim Pengendalian Inflasi (TPI) Pusat-Daerah.
Koordinasi dengan pemerintah (pusat dan daerah) dalam swasembada pangan, antara lain melalui program Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) di berbagai daerah dalam Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP dan TPID). ***
