WASHINGTON DC, kadin.co – Di tengah isu perang tarif, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menandatangani nota kesepahaman (MoU) tentang penguatan kerja sama di bidang perdagangan dan investasi dengan Kamar Dagang Amerika Serikat (AS).
Menurut Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Novyan Bakrie, penandatanganan MoU antara Kadin Indonesia dan Kamar Dagang AS (United States Chamber of Commerce/USCC) merupakan angin segar bagi dunia usaha dan tenaga kerja di Indonesia.
“Pertama-tama, ini adalah berita bagus untuk perekonomian Indonesia, pengusaha Indonesia, dan tentunya pekerja di Indonesia,” kata Anindya dalam keterangan resmi, Jumat (2/5/2025).
MoU penguatan hubungan dagang dan investasi yang berlaku selama dua tahun ke depan itu ditandatangani di kantor pusat Kamar Dagang AS di Washington DC, AS, pada Jumat (02/05/2025) waktu setempat.
Selain Anindya Bakrie, penandatanganan MoU itu dihadiri antara lain Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Organisasi, Komunikasi, dan Pemberdayaan Daerah Kadin Indonesia Erwin Aksa, Wakil Ketua Umum Bidang Hubungan Luar Negeri Kadin Indonesia Bernardino M Vega, serta Wakil Ketua Umum Bidang Hilirisasi Kadin Indonesia Tony Wenas.
Anindya Bakrie menyampaikan terima kasih kepada Kamar Dagang AS dan Center for International Private Enterprise (CIPE), lembaga inti dari National Endowment for Democracy yang terafiliasi dengan Kamar Dagang AS.
“Kami mengucapkan terima kasih kepada Kamar Dagang AS dan CIPE atas dukungannya dalam penguatan kapasitas Kadin, termasuk dalam upaya Indonesia bergabung dengan Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD),” ujar dia.
Anindya Bakrie menjelaskan, MoU tersebut hadir di tengah momentum penting setelah diterbitkannya National Trade Estimate Report 2025.
“Kesepakatan ini menjadi langkah nyata Indonesia dalam menurunkan hambatan perdagangan, terutama hambatan nontarif, serta membuka peluang pertumbuhan ekonomi bersama di kawasan Indo-Pasifik,” tutur dia.
Anin mengungkapkan, kerja sama antara Kadin Indonesia dan Kamar dagang AS tersebut akan memperluas peluang industri padat karya yang menyerap jutaan tenaga kerja.
“Indonesia banyak mengekspor produk ke AS, seperti alas kaki, elektronik, dan garmen. Saat ini, ketiga industri tersebut menyerap sekitar 2,1 juta pekerja. Mudah-mudahan angka ini bisa tumbuh lebih besar lagi,” tegas dia.
Di sisi lain, kata Anin, kerja sama ini dapat membantu pelaku usaha AS mendapatkan akses yang lebih besar ke pasar Indonesia.
“Kalau perdagangan bisa lebih seimbang, tentu kita juga bisa jadi mitra bagi mereka, misalnya dalam ekspor kedelai untuk tempe, kapas untuk industri garmen, produk susu, hingga gandum. Ini berkaitan erat dengan industri padat karya dan sektor pertanian di Indonesia,” papar dia.
Indonesia, menurut Anindya, berpeluang meraih investasi dari kerja sama ini, terutama di sektor-sektor strategis. “Indonesia menerima investasi asing sekitar US$ 100 miliar per tahun. Kalau pelaku usaha AS semakin percaya diri, tentu ini sangat baik untuk perekonomian kita,” tandas dia.
Anin mengemukakan, pemerintah Indonesia telah menempuh langkah-langkah konkret untuk menciptakan iklim perdagangan yang lebih terbuka.
“Presiden telah menginstruksikan penghapusan berbagai hambatan nontarif, seperti kewajiban kandungan lokal, kuota impor, dan birokrasi yang tidak perlu. Harapannya, tarif timbal balik dapat ditinjau ulang, diturunkan, dan jika memungkinkan dihilangkan,” ujar dia.
Belum Mencapai Potensi Seharusnya
Sementara itu, Senior Vice President dan Head of International Kamar Dagang AS, John Murphy mengatakan, kolaborasi yang lebih erat diperlukan untuk memaksimalkan potensi hubungan ekonomi kedua negara.
“Kamar Dagang AS menghargai hubungan jangka panjang dengan Kadin Indonesia. Pasar Indonesia merupakan prioritas tinggi bagi para anggota kami. Tetapi memang hubungan ekonomi kedua negara selama ini belum mencapai potensi yang seharusnya dapat diraih,” tutur dia.
Murphy mengungkapkan, sejak 2002, AS menanamkan investasi sedikitnya US$ 6 miliar dolar AS untuk mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia. Hubungan kedua negara telah ditingkatkan menjadi Comprehensive Strategic Partnership pada 2023.
“Dengan bekerja sama mengatasi hambatan nontarif dan tantangan lainnya, kita bisa melihat peningkatan signifikan dalam volume perdagangan dan investasi bilateral dalam beberapa tahun ke depan,” tegas Murphy.
Pemerintah AS memberlakukan tarif resiprokal sebesar 145% terhadap produk-produk impor asal China. Pemerintah China membalas dengan mengenakan tarif sebesar 125% terhadap produk-produk AS. Hampir semua negara di dunia terkena tarif resiprokal Trump. Indonesia sendiri dikenai tarif 32%.
Selain tarif resiprokal, Presiden Trump memberlakukan tarif universal sebesar 10% terhadap semua negara yang mengekspor produknya ke AS. Tarif universal diberlakukan sejak 5 April 2025, sedangkan tarif resiprokal berlaku mulai 9 April 2025. Namun, Trump kemudian menunda pemberlakuan tarif resiprokal hingga 90 hari ke depan.
Pemerintah Indonesia sendiri tengah bernegosiasi dengan AS dengan menyampaikan penawaran untuk meningkatkan impor produk dari AS demi menyeimbangkan defisit perdagangan Negeri Paman Sam. Yang akan diimpor Indonesia dari AS di antaranya produk energi, mencakup minyak mentah, LPG, dan bensin. Indonesia juga akan meningkatkan impor produk pertanian dari AS, seperti kedelai, soybeans meal, dan gandum yang dibutuhkan dan tidak diproduksi di Indonesia.
Kecuali itu, Indonesia berkomitmen menjalin kerja sama dengan AS di bidang mineral kritis dan menyelesaikan permasalahan non-tariff barrier yang menjadi perhatian pengusaha AS di Indonesia. Di pihak lain, Indonesia meminta dukungan investasi AS. ***
