JAKARTA, kadin.co – Menteri Perdagangan (Mendag), Zulkifli Hasan mengajak jajaran Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia membantu pemerintah untuk menertibkan barang-barang impor ilegal demi menjaga daya saing produk dalam negeri.
“Memang barang-barang yang beredar itu, menurut hasil riset, tidak sesuai dengan aturan, ketentuan. Mungkin itu juga (dianggap) nyelundup gitu. Yang banyak itu, barang masuk dokumennya tidak sesuai dengan faktanya,” ujar Mendag Zulkifli Hasan saat memberikan sambutan di acara HUT Kadin Indonesia ke-56, di Menara Kadin, Jakarta (24/9/2024).
Dalam kesempatan itu, hadir pula Menteri Investasi dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani Perkasa, yang juga mantan Ketua Umum Kadin Indonesia.
Pada sesi ramah-tamah dengan para ketua Kadin Daerah (Kadinda) dan asosiasi industri, Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Novyan Bakrie memberikan kesempatan tanya jawab antara para pengurus Kadinda dan ketua umum asosiasi dengan Menteri Investasi dan Mendag.
“Ya banyak (yang masuk dengan dokumen tak sesuai ketentuan, red). Apakah salah Bea dan Cukai? Ya nggak juga. Karena kalau Bea Cukai memproses satu-satu, itu setahun baru kelar,” ujar Mendag menjawab pertanyaan Ketua Kadin Provinsi Aceh, Muhammad Iqbal mengenai perlunya digiatkan kembali Satgas Impor untuk mengendalikan produk ilegal yang masuk ke pasar domestik.
Menurut Zulhas, sapaan akrab Mendag, persoalan dokumentasi impor yang tak sesuai dengan realitas inilah yang mengakibatkan produk-produk impor menjadi tertahan di sejumlah pelabuhan, seperti Pelabuhan Tanjung Priok (Jakarta) dan Tanjung Perak (Surabaya)
Zulhas mengungkapkan, berdasarkan temuan di lapangan, ketidaksesuaian dokumen impor tersebut bisa terkait perpajakan, standar produksi yang harus berdasarkan SNI (Standar Nasional Indonesia), izin edar, hingga izin BPOM yang terkait produk makanan dan minuman.
“Kalau di sini bisa kena PPN, kena pajak, kena izin POM, SNI, kena macam-macam. (Sementara) ini tidak. Ya tentu (produk domestik) kita bisa kalah saing. Makanya perlu kita tertibkan,” tandas Zulhas.