JAKARTA, kadin.co – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait mengajak Kadin Indonesia terlibat aktif dan menyukseskan program pembangunan 3 juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Menurut Maruarar Sirait, keterlibatan Kadin Indonesia sangat penting dalam program pembangunan 3 juta rumah MBR yang menjadi salah satu fokus utama Presiden Prabowo Subianto untuk mengatasi backlog (defisit) perumahan tersebut.
“Keterlibatan Kadin Indonesia sangat penting karena anggotanya, khususnya para pengembang perumahan, memiliki pengalaman dan kapasitas besar dalam sektor ini,” ujar Maruarar di sela-sela Forum Diskusi bertajuk ESG (Environmental, Social, Governance) and Green Financing in Indonesia yang digelar di Menara Kadin Indonesia, Jakarta, Kamis (6/2/2025).
Ara, panggilan akrab Menteri Maruarar, menjelaskan, untuk membangun rumah MBR secara masif di berbagai daerah, sinergi antara pemerintah dan dunia usaha sangat diperlukan.
Secara khusus, Ara meminta Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Novyan Bakrie memperkenalkan konsep central purchasing, yaitu sistem pembelian bahan baku terpusat, guna menghemat biaya pembangunan rumah bagi MBR.
Kementerian PKP telah menempuh sejumlah langkah terobosan untuk melaksanakan program 3 juta rumah per tahun. Salah satunya, program ini tengah diajukan agar masuk Proyek Strategis Nasional (PSN) dengan skema pendanaan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).
Menurut Maruarar, lewat keterlibatan aktif seluruh anggota Kadin, baik Kadin Provinsi dan Kabupaten/Kota, maupun Anggota Luar Biasa (ALB), terutama dalam pembelian material bangunan, pembangunan rumah untuk MBR akan menghasilkan efisiensi yang signifikan.
“Saya titip Pak Anin (panggilan akrab Anindya Bakrie), di sini banyak orang hebat. Saran saya, lakukan efisiensi sebagai perusahaan, salah satunya, tolong dipersiapkan konsep central purchasing,” tutur Ara.
Kadin Sangat Mendukung
Merespons hal itu, Ketum Kadin Anindya Bakrie menegaskan, Kadin Indonesia sangat mendukung program pembangunan 3 juta rumah per tahun yang dicanangkan pemerintahan Prabowo-Gibran. “Inilah kesempatan kita membantu MBR untuk bisa memiliki rumah, sehingga backlog rumah terus menurun,” tandas dia.
Anindya menjelaskan, pemerintah memberikan berbagai insentif dalam program pembangunan 3 juta rumah per tahun untuk mengurangi backlog rumah yang saat ini mencapai 12,7 juta unit.
Insentif itu, menurut Anin, di antaranya penghapusan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB)/Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Hal yang sama berlaku bagi bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB). “Itu contoh bahwa program ini sangat inovatif dan benar-benar memberikan insentif yang baik,” tegas Anin.
Anindya Bakrie sangat mengapresiasi Menteri PKP, Maruarar Sirait yang terus menggenjot program pembangunan 3 juta rumah per tahun kendati anggaran kementerian itu dipangkas dari Rp 5,2 triliun menjadi sekitar Rp 1,6 triliun.
Presiden Prabowo Subianto pada 22 Januari 2025 menerbitkan Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD 2025. Beleid ini dikeluarkan agar kementerian dan lembaga (K/L) melakukan efisiensi anggaran hingga Rp 306,69 triliun dari total belanja negara sebesar Rp 3.621,3 triliun. Namun, efisiensi itu tidak termasuk untuk belanja pegawai dan belanja bantuan sosial.
Anindya Bakrie mengemukakan, jika pemerintah dan dunia usaha berkolaborasi, ia yakin program pembangunan 3 juta rumah per tahun bisa tercapai.
Anin menekankan, program pembangunan 3 juta rumah per tahun sejatinya bukan hanya ditujukan untuk membantu MBR memperoleh hunian layak dengan harga terjangkau. Program itu juga akan mengakselerasi pertumbuhan ekonomi nasional, mengingat sektor properti memiliki sekitar 190 sektor ikutan.
ESG dan Green Financing
Anindya Bakrie mengakui, para pelaku usaha di sektor properti saat ini dihadapkan pada tuntutan untuk menyelaraskan pembangunan properti dengan standar lingkungan, sosial, dan tata kelola atau environmental, social, governance (ESG).
“Jika mengimplementasikan ESG dengan baik, kita dapat menarik investasi dan mengadopsi skema green financing (pembiayaan hijau) yang tepat,” tutur dia.
Anindya mengemukakan, Kadin Indonesia mendorong implementasi ESG dan pembiayaan hijau di sektor perumahan untuk menggenjot program 3 juta rumah per tahun.
Sementara itu, Business Development Director Asia GRESB, Trey Arche mengatakan, pembiayaan hijau di sektor properti merupakan salah satu cara mendukung pengembangan properti yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.
Ke depan, menurut dia, pelaku usaha harus menemukan skema khusus yang cocok dan bisa diaplikasikan dalam pengembangan sektor properti di Indonesia. “Investasi pengembangan di sektor hijau akan menjadi tren baru yang sejalan dengan kebutuhan kualitas hidup manusia terhadap kelestarian lingkungan,” papar Trey.
Dia menambahkan, selain efisien dari sisi penggunaan energi, penerapan praktik ESG dalam industri properti dapat meningkatkan efisiensi terhadap pembiayaan dan operasional dalam jangka panjang.
“Ke depan diharapkan ada berbagai platform pembiayaan alternatif agar industri properti yang ramah lingkungan dapat berkembang,” ujar dia. ***
