JAKARTA, kadin.co – Kadin Indonesia mendorong supaya pemerintah memasukkan ikan ke dalam salah menu program makan bergizi gratis (MBG). Ikan layak masuk program MBG karena memiliki kandungan protein tinggi.
“Ikan memiliki kandungan protein yang tinggi, bahkan lebih tinggi dibandingkan ayam,” kata Wakil Ketua Umum Bidang Kelautan dan Perikanan Kadin Indonesia, Yugi Prayanto usai diskusi tentang program swasembada pangan dan program MBG di Kantor Kadin Indonesia, Jakarta Selatan, Rabu (18/12/2024).
Hadir dalam diskusi tersebut di antaranya Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Koordinator Bidang Pangan Mulyadi Jayabaya, Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Pertanian Devi Erna Rachmawati, serta Dirjen Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Lotharia Latif.
Hadir pula Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan KKP Budi Sulistiyo, Anggota Komisi IV DPR RI Firman Soebagyo, Direktur Utama Bulog Wahyu Suparyono, Direktur Rumput Laut KKP Nono Hartanto, serta Staf Ahli Kepala Staf TNI AL (KSAL) Laksda TNI Dato Rusman SN.
Selain membahas program swasembada pangan dan ikan sebagai menu MBG, para pengurus Kadin Indonesia berdiskusi tentang berbagai macam peluang usaha di setiap provinsi yang berhubungan dengan program swasembada pangan.
Yugi Prayanto mengakui, tidak semua wilayah Indonesia dapat memproduksi ikan atau surplus ikan. Karena itu, wilayah non-penghasil ikan atau defisit ikan bisa menggunakan ayam atau daging sapi dalam menu MBG-nya.
“Kalau memang daerah itu surplus ikan atau tidak terserap, kami dorong supaya dipasok ke daerah lain yang defisit ikan atau bukan penghasil ikan. Tapi untuk daerah-daerah pegunungan, mungkin menunya ayam atau daging sapi,” papar dia.
Yugi menegaskan, Kadin Indonesia siap mendukung program swasembada pangan melalui berbagai kebijakan pemerintah, termasuk mendorong hilirisasi dan perluasan investasi di sektor pangan.
“Teman-teman pelaku usaha di daerah akan dilibatkan. Nah, salah satunya, kami sosialisasikan supaya ikan dimasukkan sebagai menu MBG,” ujar dia.
Dari sisi pelaku usaha, menurut Yugi Prayanto, program swasembada, hilirisasi pangan, dan MBG mendatangkan berbagai peluang bisnis. Itu sebabnya, Kadin Indonesia akan meneruskan hasil diskusi tersebut kepada asosiasi dan Kadin Daerah.
“Kadin Daerah itu kan PR-nya juga banyak. Pendekatannya pun macam-macam berdasarkan kompetensi dan potensi masing-masing, itu yang bisa di-explore. Kami mendukung dari segi kebijakannya, mungkin kami fasilitasi juga dengan akses permodalan,” tutur Yugi.
Kecuali mendorong investasi di sektor kelautan dan perikanan, kata Yugi, Kadin berperan dalam penguatan ekosistem logistik dan infrastruktur, serta inovasi dan teknologi. Juga mengingkatkan ekspor produk perikanan serta perberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di sektor kelautan dan perikanan.
Yugi menjelaskan, Kadin telah menempuh beberapa langkah strategis perihal keterlibatan Kadin dalam mewujudkan program swasembada pangan melalui optimalisasi di sektor kelautan dan perikanan.
“Sebagai jembatan antara pemerintah, investor, dan pelaku usaha, Kadin mendorong investasi di perikanan tangkap, budidaya, pengolahan, serta infrastruktur pendukung. Kami juga memiliki perhatian serius terhadap akses konektivitas antardaerah untuk mendukung distribusi pangan hasil laut,” ujar Yugi.
Yugi Prayanto menambahkan, Kadin juga terus mendorong pengembangan teknologi di sektor kelautan dan perikanan untuk meningkatkan efisiensi, seperti sistem pengawasan kapal berbasis teknologi informasi (TI), digitalisasi rantai pasok, sistem manajemen stok berbasis data, dan teknologi budidaya berkelanjutan.
Promosi Produk Perikanan
Sementara itu, Wakil Ketua Umum (WKU) Koordinator Bidang Pangan Kadin Indonesia, Mulyadi Jayabaya mengemukakan, Kadin bersama pemerintah akan memfasilitasi promosi produk perikanan di dalam negeri dan memasyarakatkan gemar makan ikan sebagai pangan bergizi tinggi, di samping promosi ke pasar internasional untuk meningkatkan komoditas-komoditas ekspor unggulan.
“Untuk mendukung program tersebut, program pelatihan dan pendampingan usaha kecil sangat penting agar para pelaku UMKM mampu meningkatkan produktivitas dan lebih berdaya saing baik di pasar domestik maupun global,” tegas Mulyadi Jayabaya.
Berdasarkan Data Kementerian Kelautan dan Perikanan, produksi perikanan Indonesia dalam tiga tahun terakhir (2020-2023) rata-rata tumbuh 2,56% per tahun menjadi 23,54 juta ton. Sedangkan produksi perikanan tangkap rata-rata tumbuh 5,41% per tahun, produksi ikan budi daya 2,40% per tahun, dan produksi rumput laut 0,55% per tahun.
Yugi Prayanto menjelaskan, kekuatan sumber daya air di Indonesia terdiri atas laut seluas 3,26 juta km2, 17.508 pulau, tambak 785 ribu ha, dan area budidaya air tawar 2,8 juta ha.
Menurut Yugi Prayanto, selain potensinya yang begitu besar, sektor kelautan dan perikanan memiliki banyak tantangan yang harus segera diantisipasi dan dicarikan solusinya. Tantangan itu di antaranya isu pencemaran lingkungan, penangkapan berlebihan (overfishing), perizinan kapal tangkap, kesiapan pakan untuk pembudidaya, perubahan iklim, subsidi bahan bakar nelayan, dan penangkapan ikan ilegal.
Yugi mengatakan, sebagai wadah para pengusaha dan mitra kerja pemerintah, Kadin Indonesia mencoba menyinergikan program swasembada pangan dengan sejumlah pihak terkait, di antaranya Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan Komisi IV DPR RI.
Bukan cuma swasembada pangan, kata Yugi, Kadin Indonesia juga akan membantu pemerintah mengegolkan program hilirisasi sektor kelautan dan perikanan. “Yang penting filosofi Pak Presiden Prabowo itu kan jangan hanya omon-omon saja, harus ada action-nya di lapangan. Itu yang akan kami eksekusi dalam waktu dekat,” tandas dia. ***
